Setelah terjadi pro-kontra selama bertahun-tahun, akhirnya penggunaan paspor umum berwarna hijau (biasa disebut paspor hijau) untuk beribadah haji disahkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, berhaji dengan paspor hijau dinyatakan ilegal dan melanggar hukum.
Penggunaan paspor tersebut mulai berlaku pada musim haji 1430 Hijriyah atau tahun 2009 ini. Departemen Agama (Depag) mengakui, upaya untuk meminta pemerintah Arab Saudi agar tetap mengizinkan calon jemaah haji (CJH) Indonesia memakai paspor khusus haji berwarna coklat, tidak berhasil.
Padahal, mulai dari menteri agama (menag) sendiri, menteri luar negeri hingga DPR RI telah mengirimkan surat ke pemerintah Arab Saudi untuk meminta penangguhan pemberlakuan paspor hijau bagi CJH Indonesia sampai tahun 2010.
“Katanya, aturan paspor hijau ini berlaku untuk semua negara. Jadi kalau Indonesia saja yang diberi keistimewaan, akan menyulitkan. Akhirnya ya kami harus menghormati,” ujar Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Depag, saat dihubungi Surya, Kamis (2/6) kemarin.
Sementara itu, seperti dikutip kantor berita Antara, Menag Maftuh Basyuni mengatakan bahwa sebagai tamu yang baik, CJH Indonesia harus patuh dengan ketentuan pemerintah Saudi tentang paspor hijau itu.
Selama ini, penggunaan paspor hijau (yang merupakan paspor kunjungan internasional) adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan telah diberlakukan terhadap CJH dari berbagai negara lain di dunia. Hanya saja, CJH Indonesia mendapat kemudahan, dengan dibolehkan menggunakan paspor khusus haji (paspor coklat) yang dinilai lebih praktis, lebih murah dan tak berbelit-belit mengurusnya.
Paspor coklat untuk CJH Indonesia ini juga sudah berlaku sejak zaman Belanda. Bukan hanya soal paspor, kata Menag, Saudi juga tetap mewajibkan penggunaan vaksin meningitis bagi CJH Indonesia. Meningitis adalah radang pada selaput/membran otak.
Penyakit ini disebabkan oleh virus atau bakteri influensa yang sampai ke otak. Karena jenis penyakit ini berbahaya, mudah menular dan Saudi merupakan daerah penyebarannya, maka CJH harus mendapat perlindungan di badannya dengan vaksin meningitis. Apalagi, jemaah haji akan banyak berdekatan dengan berbagai orang dari seluruh dunia yang tidak jelas riwayat kesehatannya.
“Untuk penggunaan vaksin meningitis, Indonesia juga akan menaati ketentuan yang ditetapkan pemerinah Arab Saudi,” kata Maftuh. Soal vaksin ini, imbuh dia, memang ada perbedaan pandangan antara Departemen Kesehatan (Depkes) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, Depag akan tetap melaksanakan ketentuan yang berlaku selama ini, yaitu tetap menggunakan vaksin buatan Belgia.
Sebelumnya sempat diberitakan bahwa vaksin meningitis buatan Belgia diragukan kehalalannya oleh MUI karena dinilai mengandung lemak babi. “Calon jemaah haji Indonesia tetap akan disuntik menggunakan vaksin buatan negara itu,” jelas Menag. Pada musim haji 2009 yang akan dimulai November, sesuai jatah, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci sekitar 207.000 orang.
Biaya Paspor Gratis
Maftuh mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan ke pemerintah Saudi tentang kesulitan penggunaan paspor hijau untuk CJH Indonesia. Apalagi, berdasarkan UU No 22/1999 tentang Keimigrasian dan UU No 13/2008 tentang Haji, para CJH memang diharuskan menggunakan paspor coklat, bukan paspor hijau.
Abdul Gafur Djawahir menyebutkan, agar penggunaan paspor hijau bagi CJH Indonesia tak menyalahi UU, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Selain itu, karena syarat-syarat dan pengurusan paspor hijau lebih rumit dan biayanya lebih mahal dibandingkan dengan paspor coklat, pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati bahwa seluruh pembuatan paspor hijau untuk CJH akan ditanggung oleh pemerintah.
“Pada 30 Juni lalu, Menag bersama Komisi VIII sudah bertemu dan membahas masalah ini. Ada keputusan bahwa seluruh biaya pembuatan paspor hijau ditanggung pemerintah,” jelas Ghafur. Selama ini, kata Ghafur, biaya pengurusan paspor coklat kurang dari Rp. 5.000 per paspor, untuk pengurusan paspor hijau mencapai Rp 270.000. Karena biaya pengurusan paspor hijau tak akan dibebankan ke CJH, maka pemerintah tidak akan menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
“Biaya paspor akan diambilkan dari anggaran optimalisasi tabungan haji. Tidak akan menaikkan BPIH,” tegas Ghafur yang juga merangkap sebagai Direktur Pengelolaan BPIH dan Sistem Info Haji Depag.
Ghafur juga menjamin persyaratan pengurusan paspor hijau tidak akan serumit seperti persyaratan umum, misalnya melampirkan ijazah maupun surat tanda lahir serta CJH harus mengurus sendiri ke Kantor Imigrasi. Untuk itu kini, Depag sedang berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM guna menyederhanakan persyaratannya.
“Jangan sampai persyaratan mengurus paspor hijau ini menyusahkan calon jemaah, terutama yang berasal dari pelosok. Kami berharap persyaratannya diambilkan dari permohonan dan database yang ada di Depag saja. Ini yang sedang kami bahas dengan Imigrasi,” tutur Ghafur.
Ghafur memastikan, meskipun nanti paspor yang digunakan seperti paspor kunjungan biasa, masyarakat tidak otomatis seeenaknya mengikuti haji tanpa mendaftar dulu ke pemerintah. Hal itu akan difilter dengan ketentuan visa yang dikeluarkan Saudi. Kecuali, kalau memang ada undangan khusus dari warga Arab Saudi untuk datang ketika musim haji.
“Misalnya saja ada famili di sana (Arab Saudi) yang mengundang hadir atau ada undangan seminar ke sana saat musim haji. Bisa saja mereka sekalian berhaji,” tukas Ghafur.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) Baluki Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah terkait perubahan penggunaan paspor bagi CJH serta petunjuk teknis (juknis) pengurusannya.
Meski demikian, Baluki mengaku pihaknya sudah tahu bahwa sekarang CJH Indonesia harus menggunakan paspor internasional sesuai ketentuan Arab Saudi, bukan paspor coklat seperti sebelumnya. “Tapi kami belum tahu seperti apa nanti pelaksanaannya. Masih menunggu petunjuk teknisnya dari pemerintah,” katanya.
Sumber : SURYA Online
